Selasa, 24 April 2012

Hukum dan denda bagi yang melanggar perekonomian


Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai urgensi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu batasan atau pengertian dari pidana itu sendiri. Menurut Van Hamel, arti dari pidana adalah: Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan, pengaturannya diatur jenisnya dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim.
Pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang terberat karena objek dan sasarannya adalah nyawa seseorang yang merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya, oleh karena itu setiap manusia, selalu berusaha untuk mempertahankan nyawanya untuk tetap hidup. Pidana mati ditujukan untuk membinasakan penjahat yang dianggap tidak dapat diperbaiki lagi agar kejahatannya tidak ditiru oleh orang lain atau tidak semakin bertambah orang yang dirugikan. Pidana mati biasanya diancamkan secara selektif dan selalu diikuti dengan ancaman pidana lain sebagai alternatifnya. Berkenaan dengan pidana mati ini Modderman mengatakan bahwa, demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sarana terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan
Selanjutnya Oemar Seno Adji juga memberikan pendapatnya mengenai penjatuhan pidana mati sebagai berikut : Selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam bahaya, selama tata tertib masyarakat di kacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:
  1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Selain yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi juga diatur dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki landasan hukum yang kuat karena sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999.
Saya setuju saja dengan banyaknya denda yang harus dibayarkan oleh tersangka korupsi. Tetapi tidak untuk dijatuhi hukuman mati. Menurut saya lebih baik di berhentikan atau diturunkan jabatannya dimana tempat iya bekerja. Mungkin dengan cara itu bisa jera.  Atau coba di pindah tempatkan kerja nya ke perusahaan yang sekiranya bisa member dia sedikit pelajaran. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar